APBD Lamongan 2011 final

Pemkab Lamongan bersama DPRD setempat merampungkan pembahasan APBD 2011 sebelum berakhirnya Bulan Desember. Berlangsung di Ruang Rapat Parupurna DPRD setempat, Jum'at (17/12), seluruh anggota DPRD sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD 2011 menjadi APBD.
            “Kami menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam membangun Lamongan kedepan. Sebagi gambaran di bidang pendidikan, masih ada 12 persen penduduk yang buta huruf. Sementara di bidang kesehatan ada 37 anak yang meninggal dari setiap 1000 persalinan. Hal ini meunjukkan belum meratanya pembangunan di Lamongan, “ ujar Bupati Fadeli dalam sambutannya.
            “Karena itulah, diperlukan upaya untuk fokus dalam pembangunan, terutama di tingkat pedesaan, “ lanjutnya. Fadeli juga menyebutkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi di Lamongan, yakni mencapai 37 persen. “Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mengembangkan sektor ini di pedesaan. Saya mendambakan terwujudnya ekonomi Lamongan berbasis kerakyatan, terutama di pedesaan.  Terutama untuk fokus pada basis pertanian, perikanan serta usaha mikro kecil menengah, “ kata dia.
            Sementara dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan yang dibacakan Mohammad Amir, disebutkan target pendapatan daerah APBD 2011 dialokasikan Rp 1.146.178.327.600. Kemudian target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1.186.856.065.963. Dari besaran tersebut, sehingga defisit ditargetkan sebesar Rp 40.677.738.363. Serta pembiayaan daerah disepakati Rp 73.672.526.750 untuk menutup defisit.
            Selanjutnya untuk pembiayaan netto setelah pembahasan ditetapkan sebesar Rp 40.680.943.550. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) menjadi sebesar Rp 3.205.000.187.
            Banggar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Diantaranya dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, baik yang berbasis umum maupun keagamaan pemerintah daerah diharapkan memberikan bantuan secara proporsional dan seimbang. Kemudian di bidang kesehatan Bnggar meminta pemerintah daerah memebrikan pelayanan yang cepat dan tepat di RSUD dr Soegiri. “Baggar meminta agar SRUD dr Soegiri dilengkapi dengan CTScan. Karena lat ini merupakan kebuthan yang mendesak untuk segera direalisasikan, “ Kata Amir.
            “Sementara itu, mengingat kecamatan sudah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dalam rangka peningkatan pelayanan, Banggar memeinta agar jumlah pegawainya ditambah secara proporsional. Khususnya tenaga pengolah keuangan siring diadakannya rekrutmen CPNS di tahun ini, “ urai dia.