Siapkan Rp 8,75 Miliar Untuk Kendalikan Harga Gabah

Para petani bisa dibilang selalu menjadi korban permainan harga gabah. Indikasinya, ketika musim panen tiba, harga padi terjun bebas. Untuk mengantisipasi permainan harga gabah ini, pemkab Lamongan gulirkan program ketahanan pangan. Tak tanggung tanggung, untuk program ini dialokasikan dana Rp 8,75 miliar. Masing-masing dari APBD setempat Rp 5,5, APBD Propinsi Rp 1,6 miliar dan APBN sebesar Rp 1,65 miliar.
Pemkab Lamongan sudah antisipasi mterjadinya harga gabah yang tidak menentu. Guna antisipasi anjloknya harga padi, kabupaten yang mempunyai area panen seluas 122, 799 hektar ini kini disipakan dana Rp 5,5 miliar.
Besaran dana ini merupakan akumulasi anggaran yang ada di Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan (Diskopida) dan Kantor Ketahanan Pangan. Masing-masing Rp 2 miliar yang akan disalurkan melalui koperasi dan Rp 3, 5 miliar lainnya akan disalurkan melalui Lumbung Pangan. ''Dana ini diperuntukkan membeli gabah para petani saat panen nanti,'' katra Kahumas dan Infokom, Aris Wibawa, kemarin.
Diharapkan, dengan pembelian gabah ini bisa menstabilkan harga gabah di pasaran. Program ini dimaksudkan agar petani terhindar dari anjloknya harga gabah. Sehingga, petani bisa menikmati harga gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).
Hanya, tidak muda agar bisa mendapat kepercayaan untuk menerima dana ini. Sebab, kepercayaan ini diberikan setelah melalui tahapan verifikasi bersama Bank Daerah, selaku penyalur.
Sebagaimana tahun lalu, lanjutnya, dana ini akan disalurkan pada 41 lembaga pada 17 kecamatan. Untuk tahun ini, sudah ada sejumlah 41 lembaga yang mengajukan diri. ''Jika tahun lalu tingkat pengembalian dana revolving lembaga tersebut kurang bagus, dipastikan tahun berikutnya mereka tidak akan mendapat fasilitas yang sama,'' kata dia.
Selain dari APBD Kabupaten, katanya, untuk program ketahanan pangan ini, Lamongan juga mendapat alokasi dari APBD Propinsi Jatim sejumlah Rp 1, 6 miliar. Pengalokasian dana propinsi ini melalui program Lembaga Usaha Ekonomi Desa (LUED). Disamping itu, juga ada dana Rp 1, 65 miliar dari APBN.
Dana ketahanan pangan sebesar Rp 2 miliar di Diskopinda akan disalurkan melalui koperasi. Sampai saat ini, sudah ada 10 koperasi yang mengajukan dana ini. Diskopinda menargetkan setidaknya jumlah koperasi penerimanya akan sama dengan tahun lalu, yakni
sejumlah 20 koperasi.
Sebagaimana pada Kantor Ketahanan Pangan,
dana pada Diskopinda ini juga bergulir yang harus dikembalikan dalam masa 1 tahun dengan bunga 6 persen.''Sebesar 3 persen untuk PAD (pendapatan aseli daerah) dan 3 persen lainnya untuk administrasi,'' katanya.
Bila luas area panen 122, 799 hektar dan rata-rata produksi diperkirakan sebesar 62, 25 kuintal per hektar, maka sampai dengan Desember mendatang, padi yang diproduksi di Lamongan sebesar 764, 433 ton.
Sementara, sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2008, tentang kebijakan pemberasan HPP gabah kering panen (GKP) dengan kadar air
maksimum 10 persen adalah Rp 2.200 per kilogram di tingkat petani, atau Rp 2.240 per kilogram di penggilingan. Sedangkan, HPP gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen dan kadar air hampa maksimum 3 persen adalah Rp 2.800 per kilogram di penggilingan, atau Rp 2.840 per kilogram di gudang Bulog.