Tidak Melulu Tampilkan Hal Positif

Selain sejumlah prestasi yang diraih, tentu ada kekurangan dari setiap
proses pembangunan. Karena hal itulah, bukan hanya prestasi yang
ditampilkan oleh Pemkab Lamongan kepada masyarakatnya. Melainkan juga
sejumlah kekurangan. Evaluasi tersebut disampaikan Bupati Lamongan
Masfuk saat membuka Gelar Pengawasan Daerah 2009 di Pendopo Lokatantra
setempat, Senin (28/12).
Dikatakan Masfuk selama pemerintahan berjalan dalam satu tahun 2009,
selain ada banyak hal positif dan berbagai prestasi tentunya ada juga
kekurangannya. Sisi kekurangan itulah yang kata Masfuk akan
disampaikan dalam sebuah evaluasi secara terbuka, transparan dan
akuntabel dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 2009. “Dengan ini
masyarakat akan tahu apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Lamongan
selama satu tahun ini, “ ujarnya.
Bupati dua periode ini kemudian menyampaikan, dari sejumlah
pemeriksaan yang dilaksankan oleh Inspektorat Lamongan, baik berupa
pengawasan melekat, fungsional maupun eksternal ada yang hasilnya yang
sudah dan belum ditindaklanjuti. “Pada prinsipnya sudah banyak hasil
rekomendasi pengawasan itu yang sudah ditindaklanjuti. Sementara yang
belum ditindaklanjuti karena masih ada waktu di Bulan Desember ini.
Pelanggaran yang ada diantaranya ada yang kasus pacaran dan kasu
pelanggaran administratif, “ ungkap dia sembari menegaskan untuk
segera menindaklanjuti semua temuan inspektorat.
Di kesempatan itu Masfuk juga sampaikan kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir untuk untuk lakukan sosialisasi
kepada staf dibawahnya. Hal itu menurutnya penting dilakukan agar
hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti agar diperbaiki dan jangan
sampai terulang kembali.
Sementara Inspektur Supardi terkait akan dijadikannya kecamatan
sebagai SKPD tersendiri tahun depan berharap agar mereka melakukan
perbaikan kinerja. Terutama yang terkait dengan pelayanan publik,
karena Inspektorat menemukan sejumlah 105 temuan. Seperti pelayanan
akta tanah. Diuraikannya pelayanan ini tidak ada kejelasan kapan
selesai dan tidak ada kejelasan dokumen apa saja yang harus
dilengkapi. Hal tersebut urai dia karena adanya kelemahan prosedur.
“Rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk ini adalah
agar ada penegakan aturan, “ ujar dia.
Selain diikuti 32 Kepala SKPD dan 27 Camat di Lamongan, Gelar
Pengawasan Daerah itu juga diikuti Pimpinan DPRD setempat. selain itu
juga diikuiti masing-masing Ketua dan Sekretrais Komisi di DPRD
setempat.

Selengkapnya......

Haedar Nasir Sentil Kasus Bank Century

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir kemarin (23/12) menjadi pembicara utama dalam Peringatan Milad Muhammadiyah 1 Abad yang diadakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan di GOR setempat. di kesempatan itu Haedar sempat mengeluarkan pernyataan terkait kasus bail out Rp 6,7 triliun Bank Century.
Menurut dia, ada dana Rp Rp 6,7 triliun yang raib dengan dilegalisisasi secara luar biasa. Dia juga berharap Pansus Bank Century yang saat ini mulai bekerja untuk tidak main-main dengan kasus tersebut.
“Saya tidak akan berbicara yang urusan politik. Namun taruhlah nanti (kasus Bak Century) dikemas sedemikian rupa sehingga sanggup menghipnotis rakyat untuk percaya bahwa pengucuran dana Rp 6,7 triliun itu legal, Allah tidak pernah tidur. Allah juga tidak pernah salah menghisab siapa saja yang bersalah, “ kata dia dalam kegiatan yang dihadiri Sekkab Lamongan Fadeli itu.
Dilanjutkannya, Indonesia sebenarnya adalah negeri yang sangat makmur. Bahkan diakui sebagai Negara yang berhasil selamat dari krisi global yang membuat banyak Negara maju limbung. Namun diungkapkannya juga ada fakta bahwa negara ini mulai tertinggal oleh Negara yang dulunya bahkan harus belajar dari Indonesia. Di dunia pendidikan Indonesia kini bahkan mulai tertinggal dari Vietnam.
“Kita perlu menengok ke diri sendiri. Jangan-jangan kita sendirilah yang menyebabkan negeri yang makmur ini selalu dirundung masalah. Padahal Allah telah menjanjikan akan memakmurkan negeri yang umatnya beriman dan bertaqwa. Dan janji Allah itu pasti benar. Setiap elit di negeri ini juga hendaknya tidak main-main dengan amanat yang kini diembannya. Karena elit selama ini telah diurus dengan sedemikian baik oleh Negara, “ ujarnya yang kemudian mencontohkan take home pay anggota DPR RI yang mencapai Rp 75 juta setiap bulannya.
Haedar juga sempat menyentil ketidakberdayaan umat islam untuk berukuwah, bersatu dengan saudaranya. Menuerut Haedar, salah satu penyakit umat islam itu adalah susah bersatu. Sementara benih perpecahan itu bisa tumbuh dari kalangan islam sendiri. “Ketidakmampuan umat islam untuk berukuwah inilah salah satu alasan kenapa begitu sulit mengalahkan Israel yang ahnya berpenduduk 6 juta jiwa, “ ujarnya.
Ketidakmampuan untuk berukuwah tersebut dikatakan Haedar juga terjadi di Indonesia. Nusantara yang dulunya animisme dan dinamisme kini 90 persen penduduknya beragama islam itu berkat jasa da’i dan ulama terdahulu. Kemudian sekarang realitas Islam sudah memiliki begitu banyak ormas mulai dari NU, Muhammadiyah hingga Persis maupun Al Irsyad.
Kemudian ormas yang sudah banyak ini semakin banyak sejak medio 1998-an. “Bibit perpecahan umat islam di Indonesia akibat pola lama yang selalu terjadi. Yakni selalu berebut ikan di kolam yang sama. Kalau ini bisa untuk tidak dilakukan dengan memancing ikan di kolam yang lain, bibit perpecahan itu tidask akan tumbuh. Demikian pula kalu ingin memberi kejayaan pada Islam, kita harus bersatu, berukuwah dan menghindari bibit-bibit perpecahan, “ tegasnya.

Selengkapnya......

Sabet Leadership MDGs Award

Penghargaan tingkat nasional kembali diraih Bupati Lamongan Masfuk. Kali ini adalah Leadership Millenium Development Goals (MDGs) tahun 20090 dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono yang diterimakan di Auditorium TVRI Jakarta Rabu pagi (23/12).

Seperti disampaikan Kabag Humas dan Infokom Lamongan Aris Wibawa tim juri penghargaan tersebut terdiri dari sejumlah tokoh nasional. Mulai dari mantan Ketua DPR RI Kabar Tandjung, Haryono Suyono, Siswono Yudohusodho dan staf ahli Menteri Sosial Gunawan Sumodiningrat. Selain itu juga ada nam Kausar As Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, Wasekjen MPR RI Eddy Siregar, Kris BUdihardjo serta Subandriyo.
Ditambahkan Aris, penghargaan Leadership MDGs Award tersebut hanya diberikan kepada 12 kepala daerah di Indonesia yang dinilai sukses dalam program pengentasan kemiskinan. Menurit keterangannya, pengahargaan itu untuk mewujudkan pencapapaian tujuan pembangunan milenium (MDgs). Tujuan pembangunan milenium ini sendiri adalah kesepakatan dari sejumlah 189 kepala Negara saat Deklarasi Milenium tahun 2000 lalu di PBB. “Tindak nyata dari MDGs ini adalah komitemn dalam program pengentasan kemiskinan, “ ujarnya.
Disampaikan Aris, tahun lalu rumah tangga miskin (RTM) di Lamongan berhasil diturunkan dari 111.809 pada tahun 2005 menjadi 84.694 pada tahun 2008 atau turun tajam 24,25 persen. Ini adalah angka penurunan kemiskinan tertinggi di Jatim. sejumlah program unggulan seperti pengalokasian dana bergulir untuk masyarakat desa hutan dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi untuk memutus rantai kemiskinan saat ini terus berjalan di Lamongan.
“Selama kepemimpinan Bupati Masfuk, Kabupaten Lmaongan juga mampu menaikkan ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yakni dari IPM kategori menengah bawah menjadi IPM kategori menengah atas. Indeks ini menunjukkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, “ pungkasnya.

Selengkapnya......

Deteksi Dini, Tidak Perlu Kehilangan Payudara

Dengan early detection atau pendeteksian secara dini, kanker bisa disembuhkan secara total. Ketika kanker mampu dideteksi saat belum mencapai ukuran 10 milimeter, terapi yang diperlukan hanyalah operasi. Namun jika kanker ditemukan sudah membesar apalagi sampai pecah maka harus dilakukan terapi sistemik seperti kemoterapi dan pengangkatan payudara.

Pernyataan itu disampaikan dr Ario Djatmiko FICs, ahli bedah onkologi (kanker) dalam Seminar Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara memperingati Hari Ibu ke-81 di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (22/12). Dikatakan olehnya, penderita kanker payudara tidak harus selalu kehilangan payudaranya. “Dengan melakukan deteksi dini, resiko kehilangan payudara bagi penderitanya tidak perlu terjadi, “ ucapnya dalam kegiatan yang dibuka Bupati Masfuk tersebut.

“Seperti halnya yang dinyatkan Hillary Clinton saat dia masih menjabat Ibu Negara Amerika, di hari ibu ini saya juga mohon pada ibu-ibu untuk rutin lakukan pemeriksaan. Setidaknya dilakukan dengan metode Sarari atau pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan, “ kata dia dalam seminar yang dihadiri ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lamongan itu.

Sedangkan dengan metode mamografi di klinik onkologi mampu mendeteksi kanker 2 tahun lebih cepat sebelum kanker itu teraba. Di Lamongan sendiri RSD dr Soegiri sudah memiliki klinik onkologi. Ario Djatmiko di kesempatan itu juga berharap pemeriksaan dini juga dilakukan oleh anak usia muda. Karena di Indonesia kasus termuda kanker payudara adalah di usia 19 tahun. Seminar itu juga menghadirkan ahli kanker lainnya dr Brahmana S.Pog dan domoderatori oleh dr Hartono

Himbauan pencegahan dini penyakit kanker baik kanker payudara maupun kanker leher rahim juga disampaikan sebelumya oleh Masfuk dalam sambutannya. Dikatakannya untuk pendeteksian dini kanker payudara bisa dilakukan dengan metode Sarari. Sementara untuk kanker leher rahim bisa dilakukan dengan metode pap smear.

“Di Hari Ibu ini saya sampaikan rasa hormat kepada kaum ibu. Karena ibu inilah yang memiliki peran sangat luar biasa untuk keluarganya. Mulai dari suamio hingga ank-anaknya. Bahkan ikatan ibu kepada anaknya tidak pernah lepas meski anak telah dewasa dan berumahtangga sendiri. Perhatian ibu kepada anaknya ini tidak berhenti ketika anak sudah dilahirkan, “ tuturnya.

Selain Klinik Onkolodi di RSD dr Soegiri, di Lamongan juga sudah ada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sejak 7 Desember 2001 lalu. YKI Lamongan ini secara giat sudah sosialisasikan deteksi dini kanker lewat berbagai media. Selain itu, di tahun ini saja sudah melakukan sejumlah 1043 pap smear. Meski jumlah pap smear itu seperti disampaikan Ketua YKI Lamongan Endang Rijanti Masfuk masih perlu inovasi lebih agar bisa mengimbangi jumlah pasangan usia subur yang ada.

Selengkapnya......

Tuijuh Raperda Dibahas, Biaya KTP Segera Gratis

Anggota legislatif baru periode 2009-2014 telah merampungkan produk pertamanya, yakni mengesahkan APBD 2010 beberapa hari lalu. Kini eksekutif kembali mengusulkan pengajuan tujuh Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untyuk di bahas bersama legislatif Kabupaten Lamongan.
Usulan Raperda itu seperti disampaikan Bupati Lamongan Masfuk, Senin (21/12) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat. Tujuh Raperda yang disusulkan itu adalah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, Kepelabuhan, Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 49/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil.

Kemudian Retribusi Jasa Kepelabuhan, Pencabutan Perda Nomor 9/2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Pencabutan Perda Nomor 45/2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk Perda terakhir, pencabutannya seperti disampaikan Masfuk karena dalam pelaksanaannya tidak efektif serta memberatkan masyarakat.

“Hampir semua masyarakat obyek retribusi terutama masyarakat kota telah melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dikoordinir RT dengan membayar iuran, “ terang Masfuk dalam nota penjelasannya. Dengan adanya hal tersebut, lanjutnya, masyarakat merasa terbebani jika membayar lagi retribusi pelayanan persampahan.

Sementara mengenai usulan Raperda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan, ada tiga lembaga lain yang akan dibentuk. Yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

Sementara menunggu ditetapkannya Perda mengenai pembentukan BPBD, pada 20 Mei 2009 Pemkab Lamongan telah membentuk organisasi dan tata kerja BPBD melalui Peraturan Bupati nomor 25/2009. BPBD ini nantinya dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb.

Kemudian untuk BNK Lamongan sementara ini telah dibentuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/95/Kep/413.013/2008. BNK ini merupakan unsure penunjang tugas kepala daerah, dipimpin Ketua BNK yang secara Ex-officio dijabat oleh Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Pelaksana Harian BNK adalah pejabt struktural dengan eselon paling tinggi IIIb. Sementara Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dijabat seorang pejabat struktural eselon IIIb.

Masfuk dalam salah satu usulan Raperda tersebut juga akan menggratiskan biaya pengurusan KTP mulai tahun 2010. usulan itu masuk dalam draft Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 49/2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil. Dikatakannya program KTP gratis itu dmaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selanjutnya ketujuh draft usulan Raperda tersebut akan dibahas bersama legislative setempat untuk disyahkan menjadi Perda.

Selengkapnya......

Agen Diminta Taati Kesepakatan

Asisten Ekonomi Pembangunan Lamongan Djoko Purwanto meminta agar agen penyalur minyak tanah (mitan) di wilayah pantura (Brondong dan Paciran) tetap mentaati kesepakatan yang dibuat 20 Oktober lalu. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi di Ruang Sabha Nirbawa, Rabu (16/12).
Ada tiga item kesepakatan yang diminta Djoko Purwanto agar tetap ditaati agen mitan. Tiga kesepakatan tersebut adalah setiap pembelian mitan diwajibkan menggunakan KTP setempat. Kemudian membatasi pembelian paling banyak 30 liter untuk setiap orang dan pangkalan diminta tidak menaikkan harga. Yakni tetap mematuhi harga eceran tertinggi (HET) mitan di Lamongan sebesar Rp 3250 setiap liternya.

Permintaan dalam rapat yang dihadiri agen mitan, perwakilan Pertamina, perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Rukun Nelayan Indonesia (RNI) dan muspika kecamatan tersebut disampaikan Djoko karena mulai adanya pelanggaran terhadap kesepakatan itu.

Menurut Djoko, pada Oktober dan November suasana berlangsung kondusif karena semua kesepakatan ditaati. Namun mulai Desember ini ada kesepakatan yang tidak ditaati sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Jangan sampai kondisi ini berlanjut hingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena itu harus ada ketegasan, ” kata dia.

Djoko menyebut, jika sampai ada pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, berarti ada kelemahan di tingkat agen. Demikian pula jika ada pelanggaran di tingkat agen, berarti ada kelemahan di tingkat produsen (Pertamina). ”Agen mitan harus merekrut pegawai untuk mengawasi setiap pangkalan yang menjadi kewenangannya. Jangan sampai pangkalan lebih memilih melayani pembeli luar daerah yang berani membayar dengan harga lebih mahal. Masyarakatpun juga harus ikut mengawasi jika menemukan pelanggaran, ” tegasnya.

Sementara perwakilan Pertamina Aji Anom Purwasakti saat dimintai keterangan menyampaikan, jika ada pelanggaran yang tidak diberi sanksi tentu tidak akan berarti. Dikatakannya, dari pihak Pertamina sanksi tertinggi yang bisa dikenakan adalah sanksi administratif. Yakni yang paling keras dengan mencabut ijin agen bersangkutan. Sedangkan sanksi pidana tentunya adalah kewenangan dari pihak kepolisian.

”Kasus yang terjadi di Lamongan tipikal dengan kasus di daerah lain. Yakni ketika ada satu kawasan yang belum dinyatakan closing dan masih menerima alokasi mitan, biasanya daerah tersebut akan diserbu masyarakat daerah lain yang jatah mitannya sudah distop. Maka ketika alokasi mitan di Brondong dan Paciran belum distop, pasti akan diserbu masyarakat tetangga seperti Gresik dan Tuban, ” jelasnya dalm rapat yang juga dihadiri Kabag Perekonomian Nurroso dan Kadinas Perikanan dan Kelautan Mustakim Aris itu.

Selengkapnya......

Pansus Bank Century Awas Mencret

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais berharap Pansus
Bank Century DPRRI dapat menuntaskan kerjanya. Dia tidak berharap
pansus akan diare, masuk angina, mencret dan kandas. Jika itu terjadi
berarti sudah tidak ada harapan lagi. Hal itu disampaikannya susai
memberikan tausyiyah dalam Wisuda Ahli Madya Kebidanan Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhammadiyah Lamongan, Kamis (10/12).
Mantan Ketua MPR tersebut juga memberikan statemennya terkait unjuk
rasa Hari Anti Korupsi Sedunia Rabu kemarin yang ternyata berakhir
damai. Berlawanan dengan yang dikhawatirkan pemerintah sebelumnya
bahwa unjuk rasa itu akan berakhir rusuh.
“Saya sebagai masyarakat tentu merasa lega ternyata unjuk rasa Hari
Anti Korupsi berakhir damai. Sebenarnya yang ingin dilihat oleh
masyarakat adalah agar pemerintah yang benar-benar bersih. Dan ujian
untuk pemerintahan yang bersih itu adalah penuntasan skandal Bank
Century. Ini adalah ujian untuk seluruh pengawal hokum di negeri ini.
Baik yang dieksekutuf maupun yang di legislative, “ ujarnya dalam sesi
jumpa pers di Lantai 3 Gedung Stikes Muhammadiyah.
Mantan aktivisn di era 70-an ini juga menyampaikan warningnya pada
Pansus Bank Century. Dia menyebut warningnya itu sebagai early
warning. “Ini adalah early warning, jangan sampai pansus (Bank
Century) tidak serius bekerja. Jika ingin serius, pansus harus duduk
bersama dengan KPK, BPK, PPATK, Kejaksaan dan kepolisian untuk
menuntaskan skandal Bank Century, “ kata dia.
Di sisi lain, Amien menyampaikan harapannya agar korupsi sejati di
Indonesia juga diusut. Menurutnya, selama ini kasus korupsi yang
diusut adalah korupsi di sisi pengeluaran di sejumlah departemen yang
nilainya miliaran rupiah. Padahal, tambah dia, korupsi sejati di
Indonesia adalah korupsi di sisi penerimaan. Yakni di bidang
perpajakan dan hasil migas. “Sisi pemasukan yang menghasilkan ribuan
triliun setiap tahun ini, bolongnya (kebocorannya) bisa hingga ratusan
triliun setiap tahunnya. Ini juga harus diusut tuntas kalau mau
serius, “ tegasnya.
Sebelumnya, dalam tausyiyahnya, Amien Rais ingatkan warga
Muhammadiyah agar tidak terlalu jauh masuk ke dunia politik. “Boleh
berpolitik, tapi ala kadarnya saja. Karena kalau sampai keliru
(pilihan) yang repot adalah Muhammadiyah, “ kata dia. Menurutnya itu
juga adalah pesan dari tokoh Muhammadiyah AR Fachruddin agar menjaga
keseimbangan Muhammadiyah. “Karena muhammadiyah adalah gerakan dakwah,
“ imbuhnya.
Dalam wisuda sejumlah 137 Ahli Madya Kebidanan itu Amien Rais juga
meresmikan gedung Stikes Muhammadiyah tahap II dan peletakan batu
pertama Gedung laboratorium Terpadu serta Masjid Ahmad Dahlan.
Sejumlah pejabat Kabupaten Lamongan seperti Bupati Masfuk, Wabup
Tsalits Fahami dan Sekkab Fadeli terlihat hadir. Bersama mereka juga
ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq A Mughni dan kata
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas
Kesehatan Jatim Ali Imran Rosadi.

Selengkapnya......

Investor Akomodasi Permintaan Pedagang Babat

Tuntutan sejumlah pedagang Pasar Babat kepada investor kemarin mendapat kepastian dari Direktur Utama PT Karsa Bayu Bangun Perkasa Trisno Susilo Handoko (Susilo) selaku investor pembangunan Pasar Babat dan Pasar Agrobis. Akomodasi tuntutan pedagang itu kemarin (8/12) disampaikannya saat Rapat Sosialisasi Pembangunan Pasar Babat di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan.
Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Djoko Purwanto itu, Susilo ungkapkan investor sepakat untuk memberi diskon 25 persen dari harga sebelumnya. Demikian pula untuk usulan perubahan ukuran serta perubahan nama Pasar Babat juga diakomodasi investor. Sebelumnya, nama pasar yang akan dibangun tersebut ditetapkan dengan nama Pasar Babat Modern.
“Sesuai dengan usulan pedagang, nantinya akan ada perubahan jumlah dan ukuran di Pasar Babat. Pada intinya, pedagang lama Pasar Babat pasti mendapat prioritas untuk mendapatkan lokasi di bangunan baru Pasar Babat. Demikian pula untuk Pasar Agrobis Babat, pedagang lama di Pasar Babat juga akan mendapat prioritas jika berkeinginan menjadi pemilik kios atau toko di Pasar Agrobis, “ ujarnya.
Diungkapkannya, di Pasar Babat, untuk ruko atau rumah toko yang semula 17 unit akan menjadi 9 unit. Kemudian untuk jenis toko yang semula 70 unit ditingkatkan menjadi 126 unit. Sementara kios singkur di belakang toko yang semula 16 unit ditambah menjadi 185 unit. Jumlah unit ini belum termasuk untuk los basah dan los pedagang lesehan.
Perubahan komposisi juga akan berlaku di Pasar Agrobis. Dari yang semula tidak ada toko, akan dibangun 154 unit toko. Sementara kios singkur yang semula juga tidak ada akan dibangun 68 unit.
Sementara Djoko Purwanto dalam rapat yang mengundang perwakilan pedagang Pasar Babat dan anggota Tim Sosialisasi dan Pemasaran Stand/Kios Pasar Babat dan Pasar Agrobis Babat menyampaikan rapat itu diadakan agar tidak ada salah persepsi dengan para pedagang. Demkian pula pembangunan Pasar Babat sudah mendesak dilakukan. Karena kondisinya saat ini yang terkesan kumuh dan sering menimbulkan kemacetan.
“Bertahun-tahun pembangunan Pasar Babat ini gagal diwujudkan karena masalah pendanaan. Karena itulah Pemkab Lamongan menggandeng pihak ketiga. Yakni PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Bahkan untuk Pasar Agrobis nanti akan dilengkapi terminal, “ kata Djoko.

Selengkapnya......

2011 Harus Gunakan Sotware Legal

Pada akhir 2011 nanti, seluruh instansi pemerintahan diharuskan sudah menggunakan software atau perangkat lunak legal. Untuk mendukung kebijakan itu, Kantor Pengolahan data Elektronik (KPDE) Lamongan kemarin mengadakan kegiatan Sosialisasi Software Open Source dan Pemanfaatan mail.lamongankab.go.id di Ruang Sabha Dyaksa Lamongan, Selasa (8/12).
Keharusan instansi pemerintahan untuk menggunakan software legal ini seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5/2005 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah. Serta Surat Edaran Menkominfo nomor 01/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS).
Pemahaman sebagian besar masyarakat atas penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti disampaikan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Lamongan Aris Wibawa, selama ini belum merata. Sehingga hal ini mendorong masyarakat, tak terkeculai yang berada di lingkungan instansi pemerintahan untuk tetap menggunakan software komputer illegal atau bajakan.
Namun menurut Aris, semnagat untuk menghormati HAKI ini tetap harus dibarengi dengan solusi. Yakni dengan memberikan akses yang mudah untuk memperoleh software yang bukan hanya legal tapi juga murah.
“Dengan Software Open Source, masyarakat bisa mendapatkan perangkat lunak yang legal dan murah, bahkan gratis. Selain itu open source ini ini dikenal relative lebih kebal terhadap virus, “ urai dia.
Disampaikan Aris, saat ini website resmi Pemkab Lamongan telah menggunakn basis open source. Serta dilengkapi sejumlah fasilitas dan fitur-fitur layanan termasuk layanan e-mail dengan domain mail.lamongankab.go.id.
“Harapan saya, penggunaan Software Open Source bias menjadi sesuatu hal yang biasa di lingkungan Pemkab Lamongan. Nantinya, hal ini juga akan berkembang dengan baik di tengah masyarakat.demikian pula Insya Allah pada 2011 nanti pemanfaatan perangkat lunak berbasis open sorce di lingkungan Pemkab Lamongan dapat berjalan sukses, “ pungkas dia.
KPDE sendiri kedepan berencana mengembangkan open source sendiri untuk setiap unit computer di Pemkab Lamongan. Open source tersebut nantinya akan dikembangkan dari basis operasi Linux.

Selengkapnya......

Tebar 20 Ribu Benih Ikan

Sejumlah aktifis perempuan di Lamongan kemarin (4/12) menebar 20 ribu benih ikan nila di Desa Gempoltukmloko/Sarirejo. Gerakan Perempuan Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon itu dibuka Ketua tim Penggerak PKK Lamongan Endang Rijanti masfuk.

Selain menebar benih ikan, gerakan aktifitas perempuan Lamongan tersebut juga melakukan penanaman bibit tanaman produktif sejumlah sekitar 30 ribu batang. Bibit tanaman produktif yang akan ditanam di seluruh kecamatan di Lamongan itu meliputi bibit pohon sawo, matoa, sukun, mangga dan blimbing.

“Penyelenggaraan kegiatan semacam ini mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan sumbangan pemulihan kerusakan sumber daya alam. Ini sekaligus untuk membangun budaya sadar menanam pada masyarakat, “ kata Endang Rijanti dalam sambutannya.

Ditambahkannya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik, dia mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan bukan hanya dengan meningkatkan kegiatan penanaman namun juga menggalakkan pemeliharaan pohon yang sudah ada.

Endang dalam pernyataannya juga menyadari kegiatan menanam pohon itu bukan merupakan hal baru. Karena itu diperlukan kesadaran dari semua komponen bangsa sampai ke desa-desa untuk secara serentak mensukseskan program pro pelestarian lingkungan tersebut.

“Terganggunya ekosistem di sekitar kita disebabkan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran dari seluruh komponen bangsa yang bisa menghadang kerusakan yang lebih jauh pada ekosistem kita, “ tegasnya dalam kegiatan yang juga diikuti Ketua Gabungan Organisasi Wanita Cicik Rosyida Tsalits Fahami, Ketua Dharma Wanita Persatuan Lamongan Mahdumah Fadeli, serta ratusan aktifis perempuan dari organisasi Persit Kartika Candra Kirana, Bhayangkari, Adyaksa Dharma Karini dan Dharma Yukti Karini.

Selengkapnya......

BI Ambon Tertarik Kinerja Moncer BDL

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (BDL) kemarin (4/12) kedatangan rombongan kunjungan kerja (kungker) Pemprov Maluku terkait penelitian pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Pemprov Maluku. Dalam rombongan itu juga ikut serta sejumlah pimpinan perbankan di Maluku seperti dari Bank Maluku, Bank Sinar Mas, Bank Danamon, BNI, BCA dan BI Maluku.

Mereka diterima Sekkab Lamongan Fadeli yang juga Ketua Dewan Pengawas BDL dan Direktur Utama BDL Yuhronur Efendi. Sementara pimpinan rombongan kungker, Yafet Damamain, menyampaikan salah satu tujuan utama kunjungannya ke BDL adalah karena Pemprov Maluku berencana mendirikan suatu BPR.

Dikataknnya, kendala pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku terkait erat dengan permodalan. Menurut dia, itu terjadi karena UMKM tidak memiliki akses permodalamn ke perbankan karena tidak memiliki jaminan untuk bank. “Harus ada kiat-kita untuk mengembangkan UMKM di Maluku. Karena itu ada pemikiran dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah BPR.

Hal senada disampaikan Asisten III Pemprov Maluku R.A. Ambon. Menurut dia, Pemprov Maluku memang bertekad untuk mendirikan BPR seperti BDL. Pendirian BPR tersebut jelas R.A Ambon untuk membantu permodalan UMKM di Maluku. “Kami ingin melihat dari dekat pengelolaan BDL terutama terkait permodalan untuk UMKM, ujar dia.

Sekkab Fadeli dalam keterangannya mengungkapkan asset yang dikelola BDL saat ini mencapai Rp 145 miliar. Sementara dana pihak ketiga yang berupa tabungan dan deposito mencapai Rp 81 miliar. Dikatakannya, BDL mempunyai produk unik yakni Simapan yang merupakan tabungan konsumen kecil.

“BDL jemput bola pada pelanggan Simapan dengan menggunakan semacam celengan untuk tabungan ini. Produk ini mungkin tidak dimiliki bank lain. Karena yang ditarik adalah uang receh sehingga memerlukan ketelatenan. Meski konsumennya rakyat kecil, berkat ketelatenan, dana Simapan saat ini mencapai Rp 36 miliar, “ ungkap dia.

Selain itu BDL juga memperoleh kewenangan untuk mengelola dana revolving dari Pemkab Lamongan. Kredit bergulir dari sejumlah lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 27 miliar.

Selengkapnya......